kabargolkarkepri.id, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menginstruksikan agar ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia dilakukan langsung ke negara tujuan tanpa melalui negara perantara.

Menurut Jamaludin, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus memastikan perdagangan komoditas sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.

Dukungan tersebut disampaikan menyusul arahan Bahlil dalam pembukaan Mineral and Coal Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Jamaludin menilai Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah harus memiliki kendali lebih besar terhadap tata niaga dan perdagangan komoditasnya sendiri.

“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar. Sudah seharusnya kita memiliki kendali yang lebih kuat terhadap perdagangan komoditas kita sendiri. Jangan sampai sumber daya alam Indonesia justru memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar kepada negara perantara,” ujar Jamaludin.

Ia menilai praktik perdagangan melalui negara perantara perlu dievaluasi, terutama apabila keberadaannya hanya memperpanjang rantai distribusi tanpa memberikan nilai tambah yang sebanding bagi Indonesia.

Menurutnya, perdagangan langsung dengan negara tujuan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat posisi tawar Indonesia, serta mengoptimalkan penerimaan ekonomi dari ekspor komoditas nasional.

“Kalau komoditas kita memang ditujukan ke negara tertentu, mengapa harus melalui negara lain hanya untuk kemudian diperdagangkan kembali? Kita harus memastikan nilai ekonomi dari perdagangan sumber daya alam Indonesia dapat dinikmati secara optimal oleh bangsa sendiri,” tegasnya.

Jamaludin juga menekankan bahwa arahan Menteri ESDM tersebut, yang mencakup ekspor komoditas mineral dan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG), perlu ditindaklanjuti melalui pembenahan tata niaga ekspor yang transparan dan efisien.

Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai aspek, mulai dari kontrak perdagangan, kesiapan infrastruktur, hingga kepentingan nasional agar tidak mengganggu kelancaran distribusi maupun daya saing komoditas Indonesia di pasar internasional.

Ia menegaskan, Indonesia tidak boleh hanya berperan sebagai negara penghasil bahan mentah, tetapi juga harus memiliki posisi strategis dalam menentukan arah perdagangan sumber daya alam dan menikmati manfaat ekonomi secara maksimal.

“Langkah Menteri ESDM ini sejalan dengan semangat memperkuat kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penghasil sumber daya alam, tetapi juga harus memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah perdagangan dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari kekayaan alamnya sendiri,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut.

Sumber : kabargolkar.com