Kabargolkarkepri.id, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Beniyanto Tamoreka, mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam mempercepat peningkatan produksi minyak nasional. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak.

Beniyanto mengatakan, optimalisasi potensi minyak dalam negeri perlu menjadi prioritas melalui pemanfaatan teknologi pada sumur-sumur tua, pengaktifan kembali sumur yang tidak berproduksi (idle), serta percepatan proyek minyak dan gas bumi (migas) yang telah memperoleh persetujuan rencana pengembangan atau Plan of Development (POD).

Ketiga strategi tersebut sebelumnya disampaikan Bahlil sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produksi minyak nasional dan memperkecil kesenjangan antara produksi dalam negeri dengan kebutuhan minyak Indonesia.

“Saya kira langkah yang disampaikan Menteri ESDM ini sangat tepat dan perlu didukung. Kita mempunyai lapangan minyak yang masih bisa dioptimalkan, ada sumur-sumur yang masih memiliki potensi, dan ada proyek migas yang sudah masuk tahap pengembangan. Semua potensi ini harus segera didorong agar memberikan tambahan produksi bagi negara,” kata Beniyanto.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor minyak ketika potensi sumber daya di dalam negeri masih dapat dikembangkan. Karena itu, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi dari lapangan eksisting perlu diperluas, dengan tetap memperhatikan kelayakan teknis dan keekonomian.

Selain itu, pengaktifan kembali sumur-sumur yang tidak berproduksi harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan aspek keselamatan operasi dan potensi produksi yang dapat dihasilkan.

Beniyanto juga menyoroti penataan sumur minyak rakyat yang dilakukan pemerintah. Ia menilai, pengelolaan sumur rakyat melalui skema resmi berpotensi memberikan tambahan produksi sekaligus mendorong kegiatan usaha minyak rakyat agar berjalan lebih tertata.

Ia menyebut, setelah sebagian sumur minyak rakyat di Sumatera dan Jawa mulai berproduksi melalui skema resmi, pemerintah juga mengambil langkah terkait pengelolaan sumur rakyat di Aceh pada Oktober ini.

“Ini perkembangan yang positif. Sumur minyak rakyat yang sebelumnya berada di luar sistem sekarang mulai ditata dan sebagian sudah memberikan tambahan produksi. Kita berharap langkah ini terus diperluas ke daerah-daerah lain yang memiliki potensi serupa,” ujarnya.

Beniyanto menegaskan, setiap potensi minyak yang masih layak dikembangkan harus dioptimalkan. Menurutnya, penerapan teknologi dan pengaktifan kembali sumur yang tidak berproduksi perlu berjalan beriringan agar peningkatan produksi dapat memberikan hasil nyata.

Di sisi lain, ia mendorong percepatan penyelesaian proyek-proyek migas strategis melalui penguatan koordinasi antara pemerintah, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan investasi, perizinan, dan persoalan teknis yang berpotensi memperlambat pelaksanaan proyek. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan baru dan menjaga keberlanjutan produksi minyak dalam jangka panjang.

“Ukuran keberhasilannya harus jelas. Bukan hanya berapa banyak sumur yang dibor atau berapa proyek yang disetujui, tetapi berapa tambahan barel minyak yang benar-benar masuk ke produksi nasional,” tegasnya.

Menurut Beniyanto, peningkatan produksi minyak membutuhkan percepatan pelaksanaan program, terobosan teknologi, serta penyelesaian berbagai kendala di lapangan. Setiap tambahan produksi, kata dia, akan berkontribusi terhadap upaya mengurangi kebutuhan impor minyak nasional.

Ia menambahkan, peningkatan produksi minyak dalam negeri juga sejalan dengan agenda swasembada energi yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kita mendukung langkah Pak Bahlil untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo sudah memberikan arah yang jelas mengenai swasembada energi, dan sekarang yang dibutuhkan adalah percepatan pelaksanaannya. Semakin besar kemampuan Indonesia memproduksi minyak sendiri, semakin kecil ketergantungan terhadap impor dan semakin kuat ketahanan energi nasional kita,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah tersebut.

Sumber : kabargolkar.com