Kabargolkarkepri.id, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mencatat tingkat popularitas sebesar 70,4 persen berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO). Angka tersebut menempatkannya di posisi teratas dalam pengukuran popularitas menteri dan pejabat tinggi negara yang diteliti.

Dalam pengukuran pengenalan spontan atau top of mind terhadap nama-nama menteri Kabinet Merah Putih, Bahlil memperoleh 37,5 persen. Ia diikuti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan 34,1 persen.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mencatat 21,7 persen, disusul Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar 16,5 persen.

Pada kategori popularitas secara keseluruhan, Cak Imin memperoleh 60,9 persen, sedangkan Zulkifli Hasan mencatat 48 persen.

Bahlil Catat Popularitas 77,4 Persen di Bidang Ekonomi

Popularitas Bahlil juga terlihat dalam pengukuran berdasarkan bidang tugas kementerian. Pada kelompok ekonomi, ia mencatat angka 77,4 persen, sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperoleh 23,5 persen.

Sejumlah pejabat lain yang masuk dalam kategori tersebut adalah Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman dengan 14,8 persen, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono sebesar 11 persen, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana sebesar 8,4 persen.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani memperoleh 6,5 persen dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebesar 5,7 persen.

Dalam penilaian kinerja pada kelompok ekonomi, Bahlil juga mencatat angka tertinggi sebesar 31,1 persen. Airlangga Hartarto berada di posisi berikutnya dengan 4,5 persen, sedangkan Widiyanti Putri Wardhana memperoleh 2 persen.

Tito Karnavian di Bidang Politik dan Keamanan

Pada kelompok politik dan keamanan, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mencatat popularitas sebesar 28,5 persen.

Angka tersebut diikuti Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan 21,4 persen serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman sebesar 16,9 persen.

Adapun dalam kelompok hukum dan pemberantasan korupsi, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh popularitas 15,5 persen.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mencatat 12,8 persen, sedangkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan memperoleh 6 persen.

Cak Imin dan AHY Menonjol di Bidang Masing-Masing

Pada kelompok pemberdayaan masyarakat dan pangan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mencatat popularitas sebesar 61,5 persen. Ia diikuti Zulkifli Hasan dengan 46 persen dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebesar 38,3 persen.

Sementara itu, dalam kelompok pembangunan manusia dan infrastruktur, AHY memperoleh popularitas 64,5 persen. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berada di posisi berikutnya dengan 42,9 persen.

Data tersebut memperlihatkan variasi tingkat pengenalan publik terhadap sejumlah pejabat berdasarkan bidang tugas masing-masing.

Survei IPO Potret Persepsi Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Survei Indonesia Political Opinion (IPO) tersebut dilakukan untuk memotret pandangan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penelitian mencakup sejumlah aspek, mulai dari penilaian terhadap kinerja pemerintahan, arah kebijakan, tingkat kepercayaan publik, hingga dinamika politik nasional.

Pengumpulan data berlangsung pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden. IPO menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar ±2,9 persen.

Hasil survei tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pengenalan masyarakat terhadap sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara dalam Kabinet Merah Putih. Angka-angka yang disajikan merupakan hasil pengukuran pada periode survei tersebut dan perlu dibaca sesuai indikator serta kelompok responden yang digunakan.

Sumber : kabargolkar.com