kabargolkarkepri.id, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memaparkan sejumlah capaian sektor energi dan pertambangan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar dalam rangka dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil menyampaikan, kinerja sektor batu bara menunjukkan perkembangan positif. Devisa ekspor batu bara yang ditargetkan sebesar US$27 miliar pada tahun ini diproyeksikan melampaui US$30 miliar.
“Target devisa dari sektor batu bara di tahun ini itu akan mencapai lebih target kita. Targetkan 27 miliar, ini akan bisa mencapai di atas 30 miliar US dolar,” kata Bahlil usai Sidang Kabinet Paripurna.
Selain devisa ekspor, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor batu bara juga diperkirakan melampaui target. Dari target sekitar Rp133 triliun, penerimaan tersebut diproyeksikan mencapai lebih dari Rp160 triliun.
“Pendapatan negara PNBP kita dari 133 triliun itu bisa mencapai di atas 160 triliun lebih. Jadi rata-rata oke,” ujarnya.
Di sektor energi, pemerintah turut mencermati kenaikan harga minyak mentah dunia yang berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi energi. Bahlil menyebut rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) berada di kisaran US$92 per barel, lebih tinggi dibandingkan asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sekitar US$70 per barel.
Meski menghadapi tekanan kenaikan harga minyak global, Bahlil menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan.
“Yang sekarang kita lagi memperhitungkan adalah harga ICP global yang naik terus-terus itu kemungkinan besar akan menambah top up subsidi. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi, tidak ada kenaikan,” tegasnya.
Ia memperkirakan rata-rata ICP masih berpotensi berada di bawah US$100 per barel apabila kondisi harga minyak dunia tidak mengalami perubahan signifikan. Dengan kondisi tersebut, pemerintah akan terus memperhitungkan kebutuhan subsidi untuk menjaga stabilitas harga BBM bagi masyarakat.
“Sekarang rata-rata ICP di angka 92 dolar per barel. Padahal di dalam APBN itu sekitar 70 dolar. Kita targetkan kalau begini terus mungkin di bawah 100 dolar per barel. Jadi relatif oke untuk BBM subsidi, insyaallah tidak ada kenaikan,” kata Bahlil.
Presiden Minta Percepatan Eksekusi Program
Dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut, Bahlil juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo kepada jajaran pemerintah agar mempercepat pelaksanaan program kerja, dengan tetap mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Catatannya harus kerja cepat, eksekusi cepat, jangan lambat, sesuai aturan dan jangan melanggar aturan,” ujarnya.
Bahlil mengatakan, arahan Presiden mengenai pentingnya menjaga ketahanan nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian bagi seluruh kementerian, termasuk dalam pengelolaan sumber daya energi.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri perlu menjadi prioritas pemerintah. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan dalam pengelolaan pasokan gas, termasuk kemungkinan mengevaluasi kelanjutan kontrak atau perpanjangan pasokan gas ke negara tetangga apabila kebutuhan domestik memerlukan prioritas lebih besar.
“Ya memang harus kita survival. Kita sebagai pejabat negara bahwa Presiden sebagai Presiden, pasti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden semua kementerian mampu. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas tidak perpanjang untuk ke negara tetangga karena kan harus survival, harus memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri,” ungkapnya.
Bahlil menegaskan, pengelolaan sektor energi ke depan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara, keberlanjutan pasokan energi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah juga akan terus mencermati perkembangan harga komoditas global serta dampaknya terhadap anggaran negara, terutama dalam menjaga ketersediaan energi dan stabilitas harga BBM bersubsidi.
Sumber : dpppartaigolkarofficial.com
