Kabargolkarkepri.id, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengingatkan para pejabat publik, khususnya kepala daerah, agar mengedepankan empati dan kepekaan dalam menyampaikan pernyataan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul polemik seloroh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang menuai kritik setelah potongan videonya beredar di media sosial.
Ahmad Irawan menilai, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dampaknya meliputi gangguan kesehatan, aktivitas sosial, hingga perekonomian warga.
“Memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati. Bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla,” ujarnya, dikutip dari media massa, Rabu (14/10/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan, pejabat publik harus mempertimbangkan kondisi masyarakat ketika menyampaikan pernyataan, terutama saat warga masih menghadapi dampak kebakaran dan ancaman kabut asap.
Menurutnya, komunikasi pemerintah dalam situasi bencana tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu memberikan rasa aman dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya penanganan yang dilakukan.
Karena itu, Irawan mengingatkan kepala daerah agar berhati-hati dalam melontarkan candaan yang berpotensi menyinggung atau melukai perasaan masyarakat terdampak. Sebaliknya, pemimpin daerah diharapkan menyampaikan pesan yang menenangkan dan menunjukkan kesungguhan dalam mengatasi bencana.
“Sebaiknya kepala daerah kita membangun optimisme kepada masyarakat kebakarannya akan padam,” katanya.
Irawan berharap polemik yang muncul dari pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut menjadi bahan evaluasi bagi para pemimpin daerah. Ia menilai etika komunikasi publik perlu dijaga, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi situasi darurat dan membutuhkan perhatian serta dukungan pemerintah.
Sebelumnya, potongan video Agustiar Sabran saat membahas penanganan karhutla beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Agustiar menyebut hampir 97 persen pemicu karhutla berasal dari ulah manusia. Namun, pernyataannya kemudian disertai plesetan peribahasa, “Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi,” yang menuai sorotan karena dinilai kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat terdampak.
Polemik tersebut kembali menyoroti pentingnya kecermatan pejabat publik dalam berkomunikasi di tengah situasi krisis. Pernyataan seorang pemimpin tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang dipimpinnya.
Di tengah dampak karhutla yang berpotensi meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta menimbulkan kerugian ekonomi, upaya penanganan perlu menjadi prioritas. Pemerintah diharapkan memastikan pemadaman berjalan efektif sekaligus membangun komunikasi publik yang berorientasi pada keselamatan, perlindungan, dan pemulihan masyarakat terdampak.
Sumber : kabargolkar.com
