kabargolkarkepri, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, mengecam pernyataan anggota parlemen Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, yang menyerukan boikot dan tekanan finansial terhadap Indonesia terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Firman menilai, seruan untuk memberikan tekanan ekonomi terhadap Indonesia berpotensi memperkeruh hubungan bilateral kedua negara. Menurutnya, persoalan kabut asap lintas batas perlu ditangani secara serius, tetapi penyelesaiannya harus mengedepankan kerja sama regional dan penegakan hukum, bukan tekanan sepihak.
“Buka mata dan telinga kalian! Jangan munafik!” tegas Firman di Senayan.
Sebelumnya, Syed Saddiq menyampaikan pernyataan tersebut dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Malaysia 2027 di Dewan Rakyat, Selasa (13/10/2026). Ia meminta negara-negara ASEAN mengajukan protes diplomatik kepada Indonesia dan mendorong tekanan finansial terhadap perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan.
Menanggapi hal itu, Firman mengingatkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan historis yang panjang, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan hubungan antarmasyarakat. Karena itu, ia meminta agar pernyataan terkait persoalan kedua negara disampaikan secara proporsional dan tidak memicu ketegangan.
“Ini tindakan provokatif anggota parlemen yang hanya mencari popularitas murahan. Anggota parlemen harus belajar sejarah bagaimana orang Malaysia belajar di Indonesia ketika Malaysia belum maju,” ujar politikus senior Partai Golkar tersebut.
Firman juga meminta agar persoalan kerusakan lingkungan tidak hanya dilihat dari satu sisi. Menurutnya, aktivitas perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk yang melibatkan modal asing, perlu diperiksa secara menyeluruh apabila terdapat dugaan pelanggaran lingkungan.
Ia menyoroti sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pemeriksaan, kata dia, harus dilakukan berdasarkan bukti dan tanpa membedakan asal negara pemilik perusahaan.
“Berapa luas hutan kita yang rusak akibat aktivitas perusahaan? Berapa banyak perkebunan sawit dan kegiatan pertambangan yang melibatkan pengusaha Malaysia di Indonesia? Semua itu harus diperiksa secara terbuka. Jangan hanya Indonesia yang disorot, sementara tanggung jawab perusahaan yang beroperasi di wilayah kita tidak dibicarakan,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan lingkungan, Firman yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Bidang Politik KADIN Indonesia mendesak pemerintah menelusuri aliran dana hasil kegiatan usaha berbasis sumber daya alam Indonesia yang diduga ditempatkan di luar negeri, termasuk Malaysia dan Singapura.
Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Keuangan, serta instansi terkait melakukan penelusuran berdasarkan data dan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan, penerimaan negara, dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.
“Saya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. Jika melanggar, cabut izinnya sesuai hukum. Saya juga meminta PPATK dan Kementerian Keuangan menelusuri aliran dana hasil eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang diduga ditempatkan di luar negeri. Biar semuanya terang dan rakyat tahu,” tandasnya.
Firman menegaskan, penanganan karhutla dan pencemaran asap lintas batas harus dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang terbukti melanggar. Menurutnya, langkah tersebut harus berlaku adil bagi perusahaan nasional maupun asing.
Ia juga mengingatkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki keterkaitan erat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, kedua negara perlu mengedepankan dialog dan kerja sama dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang berdampak lintas batas.
“Indonesia adalah negara besar yang kedaulatannya harus dihormati. Kalau memang ingin menyelesaikan persoalan kabut asap, tegakkan hukum terhadap siapa pun yang terbukti bersalah. Jangan hanya berani mengancam Indonesia dengan boikot, tetapi mengabaikan persoalan perusahaan dan kepentingan ekonomi yang juga harus diperiksa,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut.
Sumber : golkartoday.com
