kabargolkarkepri.id, Bali — Partai Golkar menargetkan peningkatan perolehan kursi DPR RI pada Pemilu 2029. Target tersebut menjadi bagian dari agenda konsolidasi partai untuk memperkuat representasi Golkar di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, pada Pemilu 2024, Golkar berhasil memperoleh 102 kursi DPR RI dan menempati posisi kedua dalam perolehan kursi parlemen setelah PDI Perjuangan.
“Kita partai dengan jumlah kursi nomor dua di parlemen setelah PDI Perjuangan, tetapi di koalisi kita adalah paling banyak,” kata Bahlil saat pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Wilayah Bali, Sabtu (3/10).
Menurut Bahlil, capaian tersebut harus menjadi pijakan bagi seluruh kader untuk meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu 2029. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk DPR RI, tetapi juga DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota.
Ia menegaskan, peningkatan perolehan kursi legislatif merupakan salah satu dari dua konsensus utama yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
“Partai Golkar akan konsisten untuk menjalankan keputusan Munas. Keputusan Munas Partai Golkar melahirkan dua konsensus besar selain daripada program-program yang lain,” jelasnya.
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Selain meningkatkan perolehan kursi legislatif, konsensus lainnya adalah mempertahankan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Bahlil mengatakan, sejumlah program pemerintah dinilai memiliki orientasi terhadap kepentingan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh kader Golkar, baik yang berada di lembaga eksekutif maupun legislatif, turut mendukung dan menyukseskan program pemerintah.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai program strategis yang perlu mendapat dukungan dari kader Golkar.
“Saya meminta kepada semua kader partai yang ada di eksekutif maupun legislatif di semua tingkatan agar kita harus berada pada garda terdepan untuk memuluskan dan menyukseskan program tersebut,” tegas Bahlil.
Salah satu program yang menjadi perhatian Bahlil adalah pengembangan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurutnya, program tersebut diarahkan untuk memperluas akses listrik hingga ke wilayah yang belum teraliri listrik. Bahlil menyebut masih terdapat sekitar 11.000 desa di Indonesia yang belum memperoleh akses listrik.
Bahlil mengatakan, program PLTS 100 GW tersebut sebelumnya diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026. Bali dipilih sebagai lokasi peluncuran karena daerah tersebut merupakan salah satu pusat pariwisata nasional.
Ia juga menekankan pentingnya mengedepankan kepentingan pembangunan nasional di tengah perbedaan latar belakang politik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam konteks hubungannya dengan Gubernur Bali Wayan Koster. Menurutnya, perbedaan politik tidak boleh menjadi penghalang dalam membangun kepentingan bangsa.
“Di masa kepemimpinan Presiden Prabowo, kami mendorong agar semua desa mendapat listrik. Saya sampaikan kepada Gubernur, sekalipun kita beda partai, tapi untuk membangun bangsa kita harus satu,” tandasnya.
