kabargolkarkepri.id, Jakarta — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, mendorong pengembangan skema pendanaan inovatif untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan konservasi yang masih menjadi tantangan di tingkat global.
Hal itu disampaikan Ravindra dalam forum Standing Committee on Sustainable Development pada Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania, Rabu (7/10/2026).
Dalam forum tersebut, Ravindra menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus memastikan ketersediaan sumber pendanaan yang memadai bagi berbagai program konservasi.
Menurutnya, Indonesia memiliki peran strategis dalam agenda pelestarian biodiversitas global. Dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki, Indonesia mendukung target 30×30, yakni melindungi 30 persen wilayah daratan dan lautan pada 2030.
“Oleh karena itu, Indonesia mendukung target 30×30, yakni upaya melindungi 30 persen wilayah daratan dan lautan pada 2030,” ujar Ravindra dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2026).
Ia menjelaskan, keanekaragaman hayati tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menopang kehidupan manusia. Keberagaman tanaman, misalnya, dapat mendukung pengembangan varietas yang lebih adaptif terhadap kekeringan, serangan hama, maupun penyakit baru.
Selain itu, ekosistem berperan dalam menjaga kestabilan iklim, mendukung siklus unsur hara, serta menghasilkan oksigen. Karena itu, penurunan keanekaragaman hayati berpotensi mengganggu fungsi ekologis yang dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan.
Di tengah meningkatnya kebutuhan konservasi, Ravindra menyoroti keterbatasan pendanaan sebagai salah satu persoalan utama. Berdasarkan estimasi yang dibahas dalam forum IPU, kesenjangan pembiayaan konservasi diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar AS setiap tahun hingga 2030.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pengembangan berbagai mekanisme pembiayaan inovatif. Alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain kredit keanekaragaman hayati dengan standar integritas tinggi, penghitungan biaya kerusakan biodiversitas dalam aktivitas ekonomi, serta langkah-langkah untuk mengurangi risiko investasi swasta di sektor konservasi.
“Koordinasi kebijakan moneter juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif,” katanya.
Ravindra juga mendorong pertukaran pandangan antarparlemen untuk mengidentifikasi mekanisme pendanaan yang efektif dan realistis. Menurutnya, skema pembiayaan yang tepat diperlukan agar program perlindungan keanekaragaman hayati dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata.
Pada tingkat nasional, ia menyinggung pembaruan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 sebagai bagian dari arah kebijakan Indonesia dalam menjaga kelestarian biodiversitas.
Strategi tersebut juga berkaitan dengan Rencana Operasional Forest and Other Land Use (FoLU) Net Sink 2030, yang antara lain diarahkan pada penghentian konversi hutan alam primer, pemulihan lahan gambut dan mangrove, serta integrasi aspek konservasi dalam perencanaan tata ruang.
Ravindra menambahkan, Indonesia mendukung upaya parlemen internasional untuk memperkuat perlindungan ekosistem pegunungan dan lautan sekaligus mendorong pencapaian target 30×30.
Melalui forum IPU, Indonesia mendorong penguatan kolaborasi global dan pengembangan mekanisme pembiayaan yang lebih inovatif agar kesenjangan pendanaan konservasi dapat diatasi secara efektif demi menjaga keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati dunia.
Sumber : dpppartaigolkarofficial.com
